Month: December 2022

Pasca Kongres, PPWI Nasional Berkirim Surat ke Instansi Pemerintah dan Belasan Kedubes

Citizenjournalist Online -Jakarta – Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN PPWI) telah mengirimkan surat pemberitahuan tentang hasil Kongres Nasional ke-3 PPWI ke belasan instansi Pemerintah dan Kedutaan Besar negara sahabat. Hal itu dilakukan menyusul selesainya pelaksanaan Kongres Nasional PPWI pada tanggal 10 hingga 12 November 2022 lalu.

Sebagaimana diketahui bahwa Kongres Nasional ke-3 PPWI telah terlaksana dengan baik, lancar dan sukses. Kongres yang berlansung 3 hari di Hotel Sunlake Sunter, Jakarta Utara, tersebut dihadiri tidak kurang dari 200 delegasi dari 25 provinsi di tanah air. Selain dari dalam negeri, peserta kongres juga datang dari luar negeri, yakni dari Kesultanan Oman sebanyak 2 delegasi, Dr. Salim Hamed Ali Al-Jahwari dan Dr. Talib bin Saif Al-Dhabbari, serta puluhan perwakilan PPWI Luar Negeri yang mengikuti Kongres secara live-streaming.

Dalam acara pembukaan Kongres yang dibuka oleh Ketua DPD-RI, La Nyalla Mahmud Mattaliti, itu hadir sejumlah pejabat dalam negeri dan luar negeri. Dari pengamatan di lokasi acara, hadir Duta Besar Maroko yang diwakili Wakil Dubes Maroko, Dr. Mohamed Faouzi Touiger, dan Duta Besar Oman yang diwakili oleh Konsuler Kedubes Kesultanan Oman, Dr. Ayman Saeid. Sementara pejabat Indonesia, terlihat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang diwakili Direktur Informasi dan Media, Hartyo Harkomoyo; Senator DPD RI, Fachrul Razi; dan Staf Ahli Kepala BNN Pusat, Brigjenpol (Purn) Dr. Victor Pudjiadi.

Ketua Umum terpilih untuk periode kepengurusan DPN PPWI 2022-2027, Wilson Lalengke, S,Pd, M.Sc, MA, mengatakan bahwa pihaknya telah selesai menyusun kepengurusan baru yang lengkap dan siap disosilisasikan di internal organisasi para jurnalis warga tersebut serta masyarakat umum. Langkah selanjutnya adalah pemberitahuan kepada seluruh instansi terkait, terutama di lingkungan Pemerintah Pusat dan Kedutaan Besar negara sahabat.

“Kepengurusan lengkap DPN PPWI sudah rampung, dan semua pengurus sudah confirmed. Juga di internal organisasi PPWI, semuanya sudah mengetahui, termasuk perwakilan PPWI Luar Negeri. Hari ini kita kirimkan hasil Kongres Nasional PPWI lalu ke instansi Pemerintah dan Kedubes negara sahabat,” ungkap alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu, Selasa, 13 November 2022.

Ketika ditanya terkait tujuan surat-surat DPN PPWI, Wilson Lalengke mengatakan terdapat tidak kurang dari 30 alamat surat yang dikirimkan hari ini. Selanjutnya dia merinci alamat tujuan suratnya, sebagai berikut.

Presiden Republik Indonesia.
Ketua MPR RI.
Ketua DPR RI.
Ketua DPD RI.
Panglima Tentara Nasional Indonesia.
Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Jaksa Agung Republik Indonesia.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Menteri Komunikasi dan Informatika RI.
Duta Besar Lebanon untuk Indonesia di Jakarta.
Duta Besar Algeria untuk Indonesia di Jakarta.
Duta Besar Saudi Arabia untuk Indonesia di Jakarta.
Duta Besar Brazil untuk Indonesia di Jakarta.
Duta Besar Mesir untuk Indonesia di Jakarta.
Duta Besar Iraq untuk Indonesia di Jakarta.
Duta Besar Libya untuk Indonesia di Jakarta.
Duta Besar Mauritania untuk Indonesia di Jakarta.
Duta Besar Oman untuk Indonesia di Jakarta.
Duta Besar Somalia untuk Indonesia di Jakarta.
Duta Besar Tunisia untuk Indonesia di Jakarta.
Duta Besar Japan untuk Indonesia di Jakarta.
Perwakilan Pemerintah Taiwan untuk Indonesia di Jakarta.
Duta Besar Netherlands untuk Indonesia di Jakarta.
Duta Besar France untuk Indonesia di Jakarta.
Duta Besar Malaysia untuk Indonesia di Jakarta.
Duta Besar Uni Emirate Arab untuk Indonesia di Jakarta.
Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Republik Indonesia.

Wilson Lalengke menambahkan bahwa saat ini PPWI sudah memiliki kantor perwakilan di 19 negara sahabat. “Untuk itu, kita perlu memberitahukan kepada para Duta Besar negara-negara sahabat itu. Setidaknya mereka tahu bahwa ada warga negaranya di negaranya sana yang telah bergabung menjadi anggota PPWI dan menjabat sebagai Representative atau Perwakilan PPWI di negaranya,” jelas lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University, England, itu.

Dalam suratnya, imbuh Wilson Lalengke, juga disampaikan permohonan kepada para pihak untuk memberikan bimbingan, saran, pertimbangan, usulan, dan masukan lainnya kepada DPN PPWI agar organisasi ini dapat menjalankan fungsi dan program-programnya dengan lebih maksimal dan bermanfaat, baik bagi bangsa Indonesia maupun masyarakat dunia. “Kita perlu dukungan dalam bentuk bimbingan, saran, pertimbangan dan berbagai bentuk masukan, agar kegiatan organisasi dalam menjalankan fungsinya dapat dilaksanakan dengan maksimal serta bermanfaat bagi Indonesia dan masyarakat dunia,” beber Presiden Persaudaraan Indonesia-Sahara-Maroko (PERSISMA) ini.

Pada kesempatan yang sama Wilson Lalengke mengungkapkan bahwa kepengurusan DPN PPWI periode 2022-2027 lebih dikembangkan dari kepengurusan sebelumnya. Dalam kepengurusan baru PPWI Nasional ada Dewan Pakar yang diketuai oleh Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng, dengan 4 orang anggota, yakni Prof. Dr. Marthinus Johanes Saptenno, S.H., M.Hum; Dr. Geni Rina Sunaryo. M.Sc.; Dr. Victor Pudjiadi, SpB, FICS, DFM; dan Dr. Teuku Hasan Basri, S.Pd., M.Pd.

Di jajaran Dewan Penasehat, Dr. Maya Olivia Rumantir, M.A., Ph.D menjadi Ketua Dewan Penaset PPWI, dibantu sejumlah tokoh nasional lainnya, antara lain Irjenpol (Purn) Dr. Abdul Gofur, S.H., M.H.; Mayjen TNI (Purn) Zaedun, S.Sos, M.M.; dan Brigjen TNI (Purn) H. Albiner Sitompul, S.I.P., M.M.

Sebagai Dewan Pengawas, PPWI mendaulat Ida Suhardja sebagai Ketua Dewan Pengawas, dibantu para tokoh dan pemimpin agama. Para rohaniawan tersebut adalah: Ustadz Muryanto Herutomo, S.Pd.I, M.Si; Pdt. Biantoro Setijo; Pandita Om Prakash M. Sharma; Ida Mulyaningrum; dan Jiao Sheng Liliany Lontoh.

Sementara di jajaran Dewan Pengurus terdapat wajah-wajah baru, yakni H. Yayan Sofyan dan Natalia Rusli, S.H. masing-masing sebagai Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum. Di jajaran Ketua, ada Captain H. Moh. Anton; Ujang Kosasih, S.H.; dan Dr. Abdul Rahman Salem Dabboussi, masing-masing sebagai Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, dan Wakil Ketua III.

Di jajaran Kesekjenan, H. Fachrul Razi, S.I.P., M.I.P. masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal dibantu oleh Julian Caisar, S.Pd sebagai Wakil Sekretaris Jenderal. Sementara Andry Setiawan, S.H., Eva Susanti, dan Dr. Talib Saif Al-Dhabbari, masing-masing sebagai Wakil Sekretaris I, Wakil Sekretaris II, dan Wakil Sekretaris III.

Di jajaran Koordinator Regional, Ketum PPWI Wilson Lalengke juga melakukan pengembangan pengurus dengan membagi wilayah yang awalnya 7 zona, menjadi 10 zona, sebagai berikut.

Ketua DPD PPWI Sumatera Utara, Surya Putra Parungguan Sianipar, S.H., dipercayakan menjadi Koordinator Regional Sumatera Bagian Utara, meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.

Ketua DPD PPWI Lampung, Edi Suryadi, S.E., sebagai Koordinator Regional Sumatera Bagian Selatan, meliputi Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, dan Bangka Belitung.

Ketua DPD PPWI Jawa Barat, Agus Chepy Kurniadi, menjabat sebagai Koordinator Regional Jawa Bagian Barat, meliputi Provinsi Banten dan Jawa Barat.

Ketua DPD PPWI Yogyakarta, Supadiyanto, S.Pd.I, M.I.Kom, ditunjuk sebagai Koordinator Regional Jawa Bagian Timur, meliputi Provinsi Jawa Tengah, Jogyakarta, dan Jawa Timur,

Ketua DPD PPWI Kalimantan Tengah, Noti Andy Runtuwene, sebagai Koordinator Regional Kalimantan Bagian Barat, meliputi Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

Sementara untuk wilayah Kalimantan Bagian Timur, meliputi Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, dipercayakan kepada Ketua DPD PPWI Kalimantan Selatan, Drs. Muhammad Zahir Firdaus, sebagai Koordinator Regional-nya.

Ketua DPD PPWI Sulawesi Tenggara, La Songo, ditunjuk sebagai Koordinator Regional Sulawesi, yang meliputi seluruh provinsi di Pulau Sulawesi.

Ketua DPC PPWI Jembrana, Ahmad Muhtarom, dipercayakan sebagai Koordinator Regional Bali, Maluku dan Nusa Tenggara, meliputi semua wilayah provinsi di zona tersebut.

Ketua DPC PPWI Sorong Raya, Riswandi Panjaitan, ditunjuk sebagai Koordinator Regional Papua, meliputi Provinsi Papua dan Papua Barat serta seluruh provinsi pemekaran di wilayah Papua

Terakhir, PPWI Representative of Libya, Dr. Faez Mohmad Monsour Alfarjani, dipercayakan menjadi Koordinator Luar Negeri.

“Tugas para koordinator regional adalah menjadi wakil Dewan Pengurus Nasional di wilayah regional masing-masing,” jelas Wilson Lalengke mengakhiri keterangannya. (APPL/Red)

UIN Alauddin Makassar Berhasil Menjadi Juara Umum Pada Event PINTARMI

Citizenjournalist Online – Makassar -Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, berhasil meraih gelar juara umum di Pekan Ilmiah Antar Mahasiswa PGMI (PINTARMI) se-Indonesia, yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) UIN Alauddin Makassar. Pada Kamis(08/12/22)

Acara ini merupakan event terbesar mahasiswa PGMI se-Indonesia dengan mmbbawa tema “Konstruksi Mental Pendidik Ml di Era Society 5.0”.

Event PINTARMI berlangsung selama empat hari (8-11 Desember), dengan menggelar tiga kegiatan besar yaitu Seminar Nasional, Temu Rumbuk dan PGMI Expo serta mengadakan empat jenis lomba di antara nya Karya Tulis Ilmiah, Media Pembelajaran, Debat Ilmiah, Ektrakurikuler (Sempahore, Tilawah, dan Cipta Baca Puisi).

Lomba ini dihadiri oleh mahasiswa PGMI dari 11 instansi seluruh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri/Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIN/PTKI) Yang ada di Indonesia.

Di event ini, UIN Alauddin Makassar sukses keluar sebagai juara umum dengan berhasil menjuarai semua jenis lomba. UIN Alauddin Makassar mengumpulkan enam medali, di antaranya dua medali emas (juara satu), satu medali perak (juara dua), tiga medali perunggu (juara tiga).

Dengan begitu UIN Alauddin Makassar menjadi juara satu umum disusul oleh Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Fithrah Surabaya dan Insitut Agama Islam (IAIN) Bone sebagai juara dua dan tiga umum.

Fachri Fauzi selaku ketua panitia mengatakan mengaku bangga dan terharu dapat menggelar dengan sukses kegiatan PINTARMI yang merupakan pertama kalinya di PGMI.

“Mungkin kalo dibilang rasa bangga ya, sampai sampai di akhir kegiatan kami selaku panitia menangis dan terharu bahwa owh ternyata sudah selesai kegiatan nasional kami”, Ucap Fahri Fauzi pada selasa (13/12/22).

“Ini juga hadir di PGMI mungkin pertama kalinya bahkan di Indonesia pertama kalinya di adakan seperti ini”, tambahnya

Zulfana Zahra yang merupakan peserta dari UIN Alauddin Makassar yang mendapatkan juara satu di lomba Cipta Baca Puisi juga mengungkapkan rasa bahagia nya dan harapan nya untuk Event PINTARMI
“Alhamdulillah bahagia tentunya dan ada perasaan sedih karena event ini berakhir”,ungkap Zulfana

“Semoga acara PINTARMI ini bisa dilakukan di event selanjutnya tahun depan dan lebih meriah lagi”, Harapnya.

Citizen reporter: Ramandha Fitrah

Berkunjung Ke Tempat Wisata Pulau Lae – Lae Makassar,di Jelang Akhir Tahun 2022

Citizejournalist Online – Makassar-Pulau Lae Lae merupakan salah satu pulau kecil berpenghuni yang berada disebelah barat provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya berhadapan langsung dengan Masjid 99 kubah yang dikenal menawarkan keindahan bahari serta menyimpan situs sejarah pada masa penjajahan jepang.

Pulau Lae Lae bisa menjadi tempat yang sangat pas dikunjungi oleh orang-orang penikmat sunset disertai seruan merdu ombak yang mengelilingi pulau dan suasana yang jauh dari perkotaan.

Untuk perjalanan ke pulau Lae Lae, terlebih dahulu mengunjungi dermaga penyeberangan Kayu Bangkoa. Jarak ke dermaga menghabiskan waktu kurang lebih empat menit dari Pantai Losari menggunakan sepeda motor.

Dermaga ini menjadi salah satu portal yang digunakan wisatawan dan masyarakat pulau untuk akses ke pulau-pulau kecil yang ada disekitar makassar salah satu nya pulau Lae Lae.

Saat awal masuk ke dermaga Kayu Bangkoa kita dikenakan tarif parkir motor sebesar 2.000 rupiah. Ditempat ini juga tersedia warung-warung yang biasa dikunjungi oleh para wisatawan untuk menghilangkan dahaga sebelum atau sesudah berangkat.

Perjalan menggunakan perahu dari dermaga ke pulau Lae Lae ditempuh selama kurang lebih lima menit dengan dengan tarif Rp35.000 untuk pulang pergi. Saat tiba di pulau kita perlu melakukan perjanjian dengan pemilik perahu untuk jam penjemputan.

Diperjalanan kita bisa menikmati pemandangan kota Makassar dari laut dan menjumpai perahu-perahu dari arah pulau yang ingin menuju ke kota Makassar.

Saat hendak tiba di pulau, sudah terlihat bentangan pasir putih serta perahu-perahu nelayan yang bersandar disekitaran dermaga yang ada di pulau Lae-Lae.

Pulau Lae Lae sendiri secara administratif masuk kedalam wilayah kelurahan Lae Lae, kecamatan Ujung Pandang, Makassar.

Pulau Lae-Lae merupakan pulau peninggalan Jepang. Pulau dengan luas 6,5 ha berpasir putih ini dihuni oleh 400 keluarga atau sekitar 2.000 jiwa.

Pulau lae lae dikenal sebagai tempat yang strategis untuk menikmati sunset, disini juga tersedia fasilitas-fasilitas yang disewakan untuk para pengunjung, seperti alat pendukung yang digunakan untuk bersantai menikmati suasana sekitar di pulau ini.

Karena keindahan pasir putih nya, kalian bisa membuat mendirikan tenda tenda camp dan berkumpul bersama teman atau keluarga.

Terdapat juga satu masjid yang posisi nya berada di tengah-tengah pemukiman warga. Masjid Miftahul Bahri memiliki desain yang unik serta mampu menampung 300 jamaah. Setelah ibadah sholat berlangsung, kegiatan belajar mengaji yang dilakukan oleh anak-anak ikut meramaikan masjid ini.

Pendidikan di pulau Lae Lae terbilang cukup mumpuni, terdapat 3 sekolah yang terdiri dari TK Lae Lae, SD Impres Lae Lae , SMP Negeri 41 atap. Hanya saja masih belum terdapat SMA disini yang mengharuskan masyarakat pulau merantau untuk melanjutkan pendidikan nya.

Selain terkenal dengan wisata bahari nya, pulau ini juga memiliki situs sejarah peninggalan Jepang, Yaitu bungker perang yang diperkirakan dibangun antara tahun 1943-1945 atau pada masa-masa akhir kekuasaan Jepang di Indonesia.

Bungker ini berada di bagian utara dan selatan Pulau, konon katanya bungker ini terhubung langsung dengan benteng Fort Roterdam yang berada dekat dermaga Kayu Bangkoa. Namun karna kurang nya perhatian dari warga dan pemerintah setempat, bungker ini jadi tak terurus dan menjadi tempat tumpukan sampah-sampah serta barang barang warga.

Selain keindahannya, terdapat juga tempat-tempat tertentu yang kurang terurus seperti pada sebelah kenan dermaga pulau Lae Lae. Terlihat kapal kapal yang telah rusak bersandar dan bertumpuk di sana. Banyak nya sampah yang bertebaran membuat pasir putih yang berada dibawah sampah sampah jadi kurang jelas

Disebelah selatan pulau, Terdapat juga pemecah ombak untuk menyelamatkan pulau dari abrasi atau pengikisan pantai akibat arus laut

Selama ini masyarkat Lae-Lae hanya menikmati layanan listrik PLN 6 jam perhari, namun pada 7 Oktober 2022 listrik sudah beroperasi selama 24 jam. Listrik ini untuk melayani 400an kepala keluarga dan fasilitas umum lainnya.

Tentu saja ini dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari mereka.

Penulis : Ramandha Fitrah,Mahasiswa Prodi Jurnalistik, UIN Alauddin ,Makassar Sulsel

Soal Perusakan Hutan Lindung Air Merah, Panji : Hasil permintaan keterangan dari para pihak, sudah dilaporkan ke DLHK Babel.

***Foto ; Lokasi kawasan lindung Air Merah Desa Ketap***

Citizenjournalist Online – Parittiga,Bangka Barat,Panji Utama,S.H,Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Jebu Bembang Antan (KPH-JBA),Kecamatan Parittiga,Jebus,baru saja selesai mengambil keterangan dari para pihak yang diduga terlibat dalam kegiatan perambahan dan perusakan hutan kawasan lindung (HL) di daerah Air Merah Desa Ketap.

“Kami telah selesai melakukan permintaan keterangan kepada para pihak terkait hal dimaksud,dan kami akan melaporkan hasil permintaan keterangan tersebut,kepada pimpinan DLHK Provinsi Kep.Babel, untuk meminta arahan langkah selanjutnya “jelas Panji kepada media ini,melalui akun Whatsappnya, Rabu(07/12/2022)

Terpisah,Rewi Sukandi,Kepala Pengaduan Penegakan Hukum dan Dinas Lingkungan Hidup (GAKKUM/DLHK), saat di konfirmasi mengarahkan media ini untuk meng-konfirmasi langsung ke Bambang Trisula, karena dirinya lagi melakukan kegiatan di Polres Bangka.

Memenuhi araham Rewi,media ini langsung menghubungi Bambang Trisula, Kepala Bidang Perlindungan Hutan GAKKUM/DLHK Provinsi Kep.Babel, namun saat di konfirmasi sampai berita ini diterbitkan Bambang belum memberikan jawaban apapun.(red)

Akademisi dan Budayawan Buton, Lakukan Analisis Diaspora di Bumi Serumpun Sebalai

**Foto : Keluarga Besar Masyarakat Buton di Bumi Serumpun Sebalai**

Pewartawarga Online -PANGKALPINANG -Provinsi Bangka Belitung, menjadi salah satu lokasi Pengumpulan data primer penyusunan buku sejarah dan kebudayaan Buton.

Bumi Serumpun Sebalai itu ditetapkan sebagai wilayah pengumpulan data karena merupakan salah satu tempat diaspora orang orang Buton di Kepulauan Nusantara.

Adapun Aspek yg hendak dianalisis adalah gejala diaspora orang Buton dalam perspektif sejarah dan budaya.

“Pengumpulan data tersebut mencakup sejumlah aspek. Mulai dari silaturrahmi dengan warga Buton, wawancara tentang etos perantauan, kehidupan di rantau, ikatan kultural dengan negeri asal (Buton) dan komunikasi dan interaksi dengan suku lain di daerah rantau,” kata Dr. La Ode Abdul Munafi, M.Si. (akademisi Unidayan Baubau)

Danramil Jebus Kapten Czi Maharuddin berterima kasih kepada tim Khusus dari buton yang bertujuan untuk menulusuri dan meneliti serta mewawancarai suku buton atau anak turunan suku buton di perantauan dalam hal apakah mereka di perantauan masih faham dan cinta dengan tanah leluhurnya,

Baik itu adat-istiadatnya, budayanya dan sejarahnya, namun suku buton di perantauan Rata-rata sudah buta dengan Adat-istiadat atau sejarah tanah leluhurnya.

“Kedatangan tim peneliti khusus dari Buton kami rasa sangat bagus, dan hasil wawancara dengan komunitas suku buton di Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga, Rata-rata sangat antusias dan banyak bertanya terkait tanah leluhurnya dan mereka menyampaikan apabila buku yg disusun oleh tim tentang adat-istiadat dan budaya serta sejarah buton sudah rampung, agar didistribusikan kepada suku buton di perantauan di seluruh tanah air, sehingga anak turunan suku buton di perantauan faham dgn adat-istiadat, budaya dan sejarah tanah leluhurnya,”kata Kapten Czi Maharuddin.

Senada Camat Parittiga Madirisa yang juga merupakan keturunan Wakatobi mengatakan pihaknya akan mendukung pendataan suku Buton di wilayah warga suku Buton yang ada di kabupaten Bangka Barat.

“Kami akan dukung penuh dan mendata seluruh warga Buton yang berada di kabupaten Bangka Barat Khususnya kecamatan Parittiga,” ungkapnya.

Silaturahmi dan pengumpulan data berlangsung di di restoran Neptune, pantai Pasir Padi kota Pangkalpinang, Minggu (4/12/2022) Kemarin.

Adapun tim peneliti yang hadir diantaranya Dr. La Ode Abdul Munafi, M.Si. (akademisi Unidayan Baubau),Dr. Dinna Dayana La Ode Malim, M.H. (akademisi Unidayan Baubau) dan Drs. La Ode Alirman (Budayawan Buton)

Sementara itu Turut Hadir mendampingi dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yakni La Ode M. Murdani dari Insan Pers, Kapten Czi Maharuddin Suku Buton merupakan Danramil Jebus dan Madirisa Camat Parittiga . (TB/CJ)

Whistle-blower Dipenjara, Alumni Lemhannas: Polri Pasti Makin Dibenci Rakyat

Pewartawarga Online -Jakarta – Whistle-blower sangat diperlukan di sebuah komunitas atau bangsa yang tidak jujur, suka bohong, tidak transparan, dan doyan mencari kambing hitam. Munculnya whistle-blower di lembaga-lembaga penyelenggara negara di republik ini amat diharapkan. Termasuk salah satunya di institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Hal itu disampaikan oleh Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA kepada media ini menanggapi fenomena anggota Polri yang muncul menyampaikan kebobrokan oknum pejabat di lembaga baju coklat itu. “Keberadaan para whistle-blower seperti Ismail Bolong dan Aipda Aksan sangat diperlukan bangsa ini. Bahkan kita butuh lebih banyak lagi Ismail Bolong dan Aksan, tidak hanya di tubuh Polri, tapi juga di lembaga dan instansi pengguna anggaran negara,” ucap almuni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu, Sabtu, 3 Desember 2022.

Whistle-blower, demikian Wilson Lalengke, dipahami sebagai orang yang menyampaikan informasi tentang seseorang atau organisasi yang terlibat dalam kegiatan terlarang. “Dalam bahasa Inggris, whistle-blower is a person who informs about a person or organization engaged in an illicit activity. Jadi, orang yang muncul memberikan informasi terkait sebuah perbuatan terlarang alias kejahatan yang dilakukan seseorang, sekelompok orang, atau organisasi disebut whistle-blower. Contohnya, Ismail Bolong dan Aksan itu,” tambah lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University, England ini.

Aneh tapi nyata, kata Wilson Lalengke lagi, para whistle-blower itu bukan dihargai dan diapresiasi. Mereka malah dikriminalisasi oleh lembaganya. “Ini sangat aneh dan kontra produktif terhadap apa yang diucapkan berkali-kali oleh pimpinan Polri. Semestinya Polri berterima kasih dan memberikan kenaikan pangkat serta berbagai privilege kepada para whistle-blower itu,” beber pria yang juga menamatkan pasca sarjana bidang Applied Ethics dari Utretch University, The Netherlands, dan Linkoping University, Sweden, ini.

Sebagai dampak dari tindakan Polri yang tidak bersahabat terhadap anggotanya yang menjadi whistle-blower tersebut, menurut Wilson Lalengke, Polri akan makin dijauhi rakyat. “Yaa sudah pasti, publik pasti akan benci Polri kalau begitu caranya memperlakukan orang-orang yang telah berjasa memberikan informasi penting bagi perbaikan institusinya,” tegas tokoh pers nasional yang telah melatih ribuan anggota Polri dan TNI serta masyarakat umum di bidang jurnalistik itu.

Wilson Lalengke selanjutnya menjelaskan bahwa suara-suara kritis terhadap Polri sudah terlalu banyak. Bahkan, volume kritikan ibarat air bah melanda Trunojoyo 3, tempat bermarkas para petinggi Polri selama ini. Sayangnya, Polri seperti tidak bergeming. Kapolri terkesan hanya bisa bicara, tapi minim aksi nyata.

“Katanya akan potong kepala, nyatanya nol koma nol. Ikan busuk itu mulai dari kepala boss, bukan dari ekor,” kata pria yang menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) itu bermetafora.

Ismail Bolong, imbuhnya lagi, sudah buka suara soal oknum Kabareskrim terima suap untuk back-up pencurian harta negara berupa tambang di Kalimantan Timur. Mengapa didiamkan dan tidak diperiksa oknum Kabareskrimnya? “Kemungkinan besar Kapolri takut. Mengapa? Karena rentetan kejahatan itu sangat mungkin tidak hanya berhenti di level Kabareskrim. Pasti ini jaringan yang bermain kotor, ini mafia. Kalau diselidiki dan disidik, pasti akan melibas ke berbagai penjuru mata angin,” tutur Wilson Lalengke.

Almarhum Prof. J. Sahetapy pernah berujar keras bahwa Polisi saat ini sudah rusak. Hal tersebut diungkapkannya dalam sebuah diskusi yang dipandu Karni Ilyas beberapa tahun lalu.

Dalam pernyataannya di acara tersebut, Sahetapy tegas mengatakan bahwa Polisi tidak melindungi rakyat. Malahan seperti pagar makan tanaman, demikian Sahetapy. Artinya Polri hakekatnya bertugas melindungi atau menjaga, tapi justru mengorbankan pihak yang dijaganya, yakni rakyat.

Presiden Joko Widodo baru-baru ini mengumpulkan seluruh jajaran pimpinan Polri di Istana Negara. Pada pertemuan tatap muka itu, jelas-jelas Kepala Negara menyentil keras ‘perilaku kriminal’ yang masif dilakukan oleh mayoritas jajaran anggota Polri. Jokowi merinci dengan sangat detil semua perilaku buruk yang membudaya di lingkaran Polri. Pungli, sewenang-wenang, mencari-cari kesalahan, dan hidup mewah, adalah perilaku yang membudaya di institusi Polri.

DPR RI juga tidak kurang-kurang dalam mengkritisi gaya hidup dan pola laku anggota Polri, terutama para pimpinannya. Selevel Kapolres saja bergaya raja-raja kecil di daerah-daerah. Hidup bermewah-mewah walau amat jelas gaji mereka pasti tidak mencukupi untuk tampil dengan gaya hidup seperti itu.

Kebobrokan para anggota Polri tidak lagi dalam kategori oknum. Demikian masifnya jumlah Polisi yang berperilaku tidak selayaknya sebagai seorang polisi pelayan, pengayom, pelindung rakyat. “Kita semua sayang lembaga Polri, namun jika moralitas dan perilaku buruk sudah membudaya dan mengakar kuat di sebagian besar anggotanya, terutama di jajaran pimpinannya, maka sebaiknya negara segera mengambil tindakan radikal untuk menyelamatkan NKRI ini,” tegas alumni Program Persahabatan Indonesia Jepang Abdad-21 ini.

Ribuan kasus kezoliman yang menimpa rakyat di segala sudut negeri akibat perilaku oknum polisi kriminal telah menjadi pemberitaan sehari-hari di media massa dan media sosial. Perilaku kriminal yang dilakukan oknum aparat polisi yang amat masif itu seakan telah menjadi hal biasa. Rakyat dipaksa ikhlas menerima kondisi ini.

Setiap suara kritis dari warga masyarakat terhadap perilaku oknum polisi korup, mesum, pengedar narkoba, pemeras, pungli, dan lain-lain langsung diberangus. Pola rekayasa kasus dijalankan. “Orang tidak salah dicari-cari kesalahannya, dicarikan pasal yang bisa menjeratnya,” ujar Wilson Lalengke menyitir kalimat Menkopolhukam, Mahfud MD, beberapa waktu lalu.

Polri menurutnya tidak sadar diri. Jelas-jelas benteng penjaga moralitas Polri telah runtuh, masih juga berlagak suci tidak bersalah. “Pakai logika awam saja, Divpropam Polri, penjaga moral dan perilaku anggota Polri sudah hancur berderai akibat kasus Kadivpropam Ferdy Sambo, apakah mungkin moralitas orang-orang yang dijaganya masih dapat diharapkan baik? Oknum Kabareskrim, Kapolda, Kapolres, tersangkut kasus dugaan tindak kriminal, apakah mungkin bawahannya tetap dapat diandalkan berperilaku baik?” tanya Wilson Lalengke sambil berharap Ismail Bolong dan Aipda Aksan sabar dalam menghadapi konsekwensi tindakan heroik mereka.

“Untuk Ismail Bolong dan Aksan, harap bersabar dan jangan gentar. Tuhan tidak tidur kawan. Indonesia membutuhkan orang-orang seperti Anda,” tutupnya. (APL/Reed)

Tujuan KTH, Adalah Mengelola, dan Memanfaatkan Hasil Hutan, Bukan Merusak Hutan,…!!!!

Artikel opini,/ redaksi : Desember 2022

Pewartawarga Online || Parittiga,Jebus,Bangka Barat,Ditemukannya kegiatan Perambahan hutan yang terjadi di kawasan hutan lindung Air Merah,Desa Ketap,Kecamatan Jebus,Kabupaten Bangka Barat, pada (30/11/2022) lalu,,cukup menarik perhatian dan menjadi perbincangan hangat saat ini.Jumat (02/12/20222) .
Pasalnya Lahan yang kemudian diketahui milik terduga Niko salah satu pengusaha kolektor timah,warga Desa Bakit itu, sebelumnya sudah pernah diberikan peringatan berupa surat pernyataan terkait aktivitas perambahan hutan kawasan.Dan lokasi itu sudah dilakukan pemasangan spanduk larangan beraktivitas ,karena masuk dalam hutan kawasan lindung yang dikuatkan oleh peta dari pihak KPH-JBA Nomor SK :6614/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2022

Disaat ramainya pemberitaan perambahan hutan kawasan lindung dan konsesi dimedia online,secara mengejutkan muncul sosok oknum pada salah satu media online yang mengklaim dirinya dari Ketua Kelompok Tani Hutan Parittiga,dengan pernyataannya yang mengatakan bahwa,kehadiran dirinya selaku Ketua Kelompok Tani Hutan Parittiga (( KTH dibentuk dan ada di desa per desa bukan di kecamatan,Parittiga itu Kecamatan /Red )) bertujuan memfasilitasi para petani agar terkoordinir,menghindarkan para petani dari pemerasan dan pungli,dan mengupayakan petani melalui kerjasama sesuai SOP dan menuju legalitas.

Disini penulis ingin memyampaikan bahwa,legalitas dari KTH itu sendiri sudah jelas,ada acuan yang harus di ikuti yaitu Permen LHK No 89/2018 ttg Pedoman Kelompok Tani Hutan. Dalam aturan itu dijelaskan,tujuan dari program KTH yang dikeluarkan melalui Dinas Kehutanan,agar supaya masyarakat yang berada disekitar hutan,bisa ikut serta dalam mengelola hutan dan menikmati hasil dari hutan tersebut tanpa harus merubah atau merusak fungsi pokok hutan itu sendiri.Apalagi sampai mengalihfungsikan lahan hutan kawasan menjadi perkebunan sawit tanpa ijin kementrian terkait,sudah jelas menyalahi aturan yang ada.Subtansi dari Program pembentukan KTH adalah memprioritaskan keutuhan dan kelestarian hutan.

BAGAIMANA DENGAN KASUS LAHAN YANG DIDUGA MILIK NIKO…?
Lahan kebon yang diduga milik Niko itu berada di kawasan Hutan yang berbeda menurut fungsinya, sebagian ada pada kawasan hutan lindung dan sebagian lagi berada pada kawasan hutan produksi masuk area konsesi HTI.Pada Posisi lahan yang berbenturan dengan lahan konsesi,bisa saja kebijakan dan toleransi serta kemitraan kepada penanggung jawab konsesi adalah solusinya sebagaimana diatur dalam Permen LHK no 09/2021 ttg Perhutanan Sosial.

Pertanyaan lain adalah, bagaimana jika lahan kebon milik terduga Niko yang di rambah itu berada pada kawasan hutan lindung,maka jawabannya adalah UU.No.18/2013 ttg, Pencegahan dan Pemberantasan,Perusakan Hutan Pasal 17 ayat 2.dan Pasal 92, ayat 1.

Semoga tulisan ini bisa bermanfaat,lebih dan kurangnya mohon dimaafkan wassalam.
( Red Citizen Journalist)

Prajurit Korem 045/Gaya Berikan Pembekalan Wawasan Kebangsaan Kepada Siswa-Siswi SMA 1 Puding Besar.

Pewartawarga Online -Bangka, Dalam rangka meningkatkan wawasan kebangsaan dilingkungan sekolah Korem 045/Garuda Jaya diminta untuk memberikan pembekalan kepada siwa-siswi SMAN 1 Puding Besar selanjutnya Mayor Inf Subkhan atas perintah Danrem 045/Gaya Brigjen TNI Ujang Darwis, M.D.A. memberikan Pembekalan wawasan kebangsaan bertempat di SMA 1 Puding Besar, Jum’at 2/12/2022.

Adapun kegiatan pembekalan wawasan kebangsaan ini diselengarakan oleh Kesbangpol Prov. Kep. Babel dengan materi Peran Generasi Pancasila dan Cinta Tanah Air. Dalam pembekalannya Mayor Inf Subkhan mengatakan generasi muda terutama dilingkungan sekolah para siswa dan siswi harus memegang makna nilai-nilai Pancasila agar generasi penerus bangsa menjadi lebih baik , tanggung jawab dan selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Ini sangat penting sekolah harus mengenalkan dan menerapkan kehidupan para siswa dalam proses belajar mengajar tentang nilai-nilai pancasila, sebagai pembentukan karakter. Dengan penguatan pembinaan generasi Pancasila maka para siswa akan tertanam pada dirinya menjadi individu yang maju, berdikari, handal dan tanggung jawab dalam rangka memajukan bangsanya.

Perilaku cinta tanah air bisa diwujudkan oleh siswa-siswi diantaranya bersekolah dengan rajin belajar dan berlatih , bercita-cita luhur, mentaati aturan atau hukum, menghormati perbedaan suku dan keragaman, tidak saling menghina umat beragama, bersikap prilaku yang baik , tidak menghina simbol atau lambang negara, dan lainnya.

Dengan pemahaman wawasan Nusantara sebagai generasi Pancasila maka para siswa dan siswi akan bangga jadi warga negara Indonesia, menjadi bagian pewaris budaya dan menguatkan identitas bangsa Indonesia karena tertanam sikap disiplin, taat aturan, jujur, prilaku sopan santun,sikap toleran dan menghargai perbedaan sebagaimana tertuang dalam Bhinneka Tunggal Ika.

Mayor Subkhan berharap dengan pembekalan pengetahuan wawasan kebangsaan yang diikuti 100 siswa-siswi ini, dapat meningkatkan rasa cinta kepada Tanah air, tidak mudah terpengaruh radikalisme dan memiliki kedisiplinan yang tinggi dalam belajar, sehingga para siswa akan timbul rasa nasionalisme, memahami nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta tumbuh semangat juang Bela Negara untuk memajukan bangsa Indonesia.

Selanjutnya Kepala sekolah SMA 1 Puding Besar Ibu Nihlatin Nisa menyampaikan terimakasih kepada Korem 045/Gaya dan Kesbangpol Bangka Belitung atas pembekalannnya
“Semoga bermanfaat dan meningkatkan kedisiplinan serta motivasi rasa cinta terhadap Tanah Air Indonesia bagi siswa dan siswi sehingga menjadi manusia yang unggul “katanya.

(Red)

Polri Sarang Mafia, AIPDA Aksan Bongkar Kebobrokan Institusinya

Pewartawarga Online|| Jakarta – Dalam dua hari ini publik dikejutkan lagi dengan video viral yang berisi pernyataan seorang anggota Polri berpangkat Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA) bernama Aksan. Polisi yang bertugas di Sat Binmas Polres Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, ini dengan gagah berani menyampaikan bahwa Polri sekarang banyak sekali mafia a.k.a. Polri menjadi sarang mafia. Untuk itu, sang Polisi Aksan yang mengaku ber-NRP. 81100061 ini meminta kepada Kapolri untuk membersihkan lembanga penegak hukum tersebut dari para mafia.

Aksan juga mengatakan bahwa Polri saat ini tidak karuan alias kacau-balau tidak teratur, tidak benar, dan tidak sesuai dengan harapan publik, termasuk tidak becus dalam pengelolaan SDM di internal Polri. Anggota Polri ini dengan mimik prihatin meminta perhatian Kapolri terkait pernyataannya itu.

Ada dua penyebab utama kondisi ‘tidak karuan’ tersebut bisa terjadi di institusi baju coklat ini. Pertama, kata Aksan, semua hal atau semua urusan harus bayar. Dari rekrutmen dan penerimaan anggota Polri harus bayar. Anggota Polri pindah tugas harus bayar. Demikian juga untuk promosi ke jenjang Perwira harus bayar.

Kedua, menurut Aksan lagi sebagaimana dapat disimak dalam videonya, budaya korupsi yang marak di lembaga Polri. Aksan mengaku bahwa dirinya dimutasi dari Polres Palopo ke Polres Tanah Toraja akibat tindakannya membongkar perilaku korupsi pimpinannya, Kapolres Palopo, atas nama AKBP Alfian Nurnas, S.H., S.I.K.

Oknum Kabareskrim Backing Tambang Illegal

Video berisi pengakuan anggota Polri terkait kebobrokan institusinya ini adalah yang kesekian kalinya. Sebelumnya, beberapa video serupa tapi tak sama sudah sempat viral. Masih santer di dunia maya saat ini tentang video berisi pengakuan Polisi Ismail Bolong. Polisi di Kaltim itu berteriak nyaring terkait tambang illegal yang di-back-up oleh jaringan mafia di Polri. Tidak tanggung-tanggung, yang terlibat dalam konspirasi pencurian harta negara berupa tambang itu antara lain Kapolda dan Wakapolda Kalimantan Timur. Bahkan berdasarkan pengakuan Ismail Bolong, Kabareskrim Komjenpol Agus Andrianto juga terlibat dalam kasus yang menghebohkan itu.

Banyak lagi video berisi jeritan hati para anggota Polri yang miris melihat ‘rumahnya’ tidak karuan. Apalagi jeritan hati rakyat, sudah mencapai ratusan ribu kasus. Warga dimana-mana terpaksa terlilit masalah karena perilaku oknum gerombolan berseragam coklat yang menjerat mereka hanya karena uang, kekuasaan, perempuan, dan prestise konyol yang mereka kejar.

Entah sampai kapan kondisi bobrok itu bisa dibenahi agar lebih baik dan Polri dapat menjalankan fungsinya kembali dengan benar? Yang pasti, setiap anggota Polri dari level tertinggi, Kapolri, hingga ke tingkat terendah, para polisi berpangkat Bharada, mesti bergerak bersama membenahi lembaganya.

Usut Oknum Kapolres Lampung Timur

Pun, publik berharap agar Kapolri melakukan langkah ekstrim dalam membenahi dan membersihkan jajarannya dari para polisi kriminal yang bercokol di lembaga pengguna uang rakyat itu. Pembersihan oknum-oknum pimpinan Polri yang terindikasi tidak benar dalam bekerja harus dilakukan. Lebih cepat lebih baik, sebelum borok Polri semakin membusuk dan harus disuntik mati.

Salah satu terduga polisi kriminal adalah oknum Kapolres Lampung Timur bernama Zaky Alkazar Nasution. Oknum polisi ini secara nyata-nyata telah melakukan kebohongan publik dan mengkriminalisasi warga, yakni wartawan media online resolusitvnews.com, Muhammad Indra. Oknum Kapolres bersama jajarannya itu dengan seenaknya menangkap Muhammad Indra hanya berdasarkan atas laporan orang berduit, si raja mesum Lampung Timur, bernama Masrio.

Tanpa langkah kongkrit dan tegas, Polri Presisi hanyalah omong kosong Kapolri belaka. (WIL/Red)

Bangun Kebersamaan, Ketua PPWI Babel Ajak Anggota Tetap Kompak

Redaksi : Desember 2022

Pewartawarga Online ||Pangkalpinang – Ketua DPD Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Ali Rachmansyah mengajak para anggota dan pengurus untuk tetap memupuk kekompakan guna membangun kebersaman secara internal maupun eksternal, serta meningkatkan semangat persatuan di tubuh PPWI dalam melaksanakan amanat organisasi.

“Agar segenap anggota dan pengurus PPWI dapat meningkatkan kekompakan dan persatuan serta melaksanakan amanat organisasi dengan baik,” pinta Ali Rachmansyah ketika memimpin musyawarah DPD PPWI Babel, di Cafe Tungtau Semabung, Pangkalpinang, Rabu (30/11/2022).

Kepala Perwakilan media Global Hukum Indonesia Babel ini berharap setiap agenda kegiatan PPWI dapat didukung dan dilaksanakan oleh internal PPWI sehingga berjalan dengan sukses dan lancar.

Dalam giat pertemuan yang berlangsung sederhana itu dipaparkan agenda pembahasan diantaranya persiapan pelantikan dan pengukuhan Pengurus DPD PPWI Babel, usulan mandat pembentukan Kepengurusan DPC Kabupaten/Kota se Babel, hingga menyusun rencana rapat kerja daerah.

Sejumlah peserta menanggapi pemaparan agenda yang dibahas maupun dalam konteks internal organisasi PPWI Babel. Diantaranya Wakil Ketua Agus Monica memberikan penekanan terhadap pentingnya keberadaan kantor sekretariat agar pertemuan-pertemuan tidak dilakukan di tempat-tempat terbuka.

“Selain itu, perlu pula dipertimbangkan utk penyegaran kepengurusan mengingat banyak pengurus yg tidak pernah hadir dalam setiap pertemuan yang diadakan oleh DPD PPWI Babel,” usul Agus Monica.

Sedangkan Bendahara Maryadi mengusulkan penguatan operasional organisasi melalui iuran wajib anggota maupun pengadaan usaha warung kopi apabila sudah memiliki kantor sekretariat.

“Untuk modal usaha warung kopi akan dibantu donasi dari bendahara secara pribadi,” sebut pengusaha muda asal Belinyu, Bangka ini.

Perwakilan Kabupaten Bangka Barat, Hendra Wijaya, mengusulkan agar para jurnalis yang medianya bernaung di bawah PPWI dapat segera bergabung dengan DPD Babel, sehingga berdampak pada penambahan jumlah anggota sekaligus mempercepat pembentukan kepengurusan di tingkat DPC maupun Simpul (kecamatan).

Ia juga meminta diagendakan pertemuan dengan pemerintah daerah dan forkopimda kabupaten/kota melalui fasilitasi anggota di wilayah tersebut.

“Untuk membuktikan eksistensi PPWI di daerah, perlu sering diadakan kegiatan positif dan bermanfaat seperti bakti sosial dan sebagainya,” ujar Hendra.

Sementara Koordinator DPD PPWI Wilayah Bangka, Sumitro alias Jinggo, meminta dukungan para pengurus untuk pengadaan kantor sekretariat di Kota Pangkalpinang sebagai ibukota Provinsi Babel guna memudahkan koordinasi.

Terkait persiapan pelantikan, kata dia, dirinya siap berkoordinasi dengan semua pihak untuk menyukseskan rangkaian kegiatan tersebut.

“Prinsipnya kita harus menyukseskan seluruh rangkaian agenda Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke di Babel,” pungkas CEO bangkanews.id ini.

Setelah melalui diskusi dan pembahasan, akhirnya quorum memutuskan menunjuk Tri Agus Wantoro sebagai Ketua Panitia Pelaksana Pelantikan Pengurus DPD PPWI Babel, dibantu Sekretaris Jinggo dan Bendahara Herman. Sedangkan untuk Ketua Panitia Pengarah dipercayakan kepada Sumitro (Jinggo) dan Agus Monica. Giat pelantikan direncanakan berlangsung sekitar bulan Maret 2023.

Musyawarah juga mengusulkan nama-nama pemegang mandat DPC kabupaten/kota yaitu Tri Agus Wantoro (Kota Pangkalpinang), Hendra (Kabupaten Bangka Barat), Agus Wahyu Santoso dan Jenny Siscawati (Kab Bangka), Samsul Bahri (Kab Bangka Tengah), Faisal Efendi (Kab Bangka Selatan). Sedangkan untuk Kabupaten Belitung dan Belitung Timur akan dikondisikan lebih lanjut.*